Lembaran Elektronik Daring

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan kemudahan dengan cara menggunakan peralatan atau metode kerja yang lebih canggih dengan menyajikan data-data yang telah diolah dan siap digunakan oleh pengguna untuk berbagai macam keperluan dalam rangka kelancaran aktivitas secara keseluruhan.

Perkembangan dalam metode pengelolaan arsip modern memiliki pendekatan yang dinamakan arsip elektronik atau sering disebut juga arsip digital. Arsip elektronik merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut alih media. Proses alih media menggunakan perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan tinggi.

Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam media elektronik seperti hard disk, CD, DVD dan lain-lain. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan database yang akan membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas pengaturan, pengelompokan, dan penamaan file-file hasil alih media. Keuntungan dari arsip elektronik adalah terdapatnya salinan arsip dalam bentuk elektronik, terjamin terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip, kemudahan akses terhadap arsip elektronik, kecepatan penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik, keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan, dan sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital.

Sistem arsip elektronik merupakan otomasi dari sistem arsip manual. Oleh karena itu, sistem arsip elektronik sangat tergantung dengan sistem arsip manual. Sistem arsip elektronik tidak akan terbentuk tanpa ada sistem arsip manual.

Cabinet dan map virtual merupakan database yang meniru bentuk dari cabinet dan map nyata yang dipergunakan pada sistem kearsipan konvensional. Hanya bedanya, jika di dalam cabinet dan map nyata, kemampuan menampung arsip terbatas, tetapi jika pada cabinet dan map maya ini kemampuan menampung datanya tidak terbatas, yang membatasi adalah kemampuan fisik hard disk dalam menyimpan data digital. Sedangkan lembar arsip yang tersimpan di dalam map virtual, bisa berbentuk file dokumen atau gambar. File dokumen adalah file-file yang dibuat dari Microsoft Word, Excel, Powerpoint, dan sebagainya. Sedangkan file gambar adalah file yang berupa gambar sebagai hasil scanner atau import bitmap dari media yang lain. File gambar sebagai hasil scanner merupakan salah satu proses kegiatan alih media.

Pengertian alih media sebagaimana diatur dalam PP Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya adalah alih media ke mikrofilm dan media lain yang bukan kertas dengan keamanan tinggi, misalnya CDRom. Dengan demikian, alih media yang dimaksud adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi.

Paradigma baru

Arsip lembaran elektronik yang hanya bisa diakses secara lokal, mulai dirasakan kurang sesuai dengan tuntutan globalisasi yang menghendaki akses bergerak dan bisa diperoleh dari mana pun. Terobosan baru dengan lembaran elektronik daring (online) menjadi solusi yang tepat. Konsep ini secara singkat sebenarnya hanya melanjutkan dari arsip elektronik dihubungkan dengan dunia maya (koneksi internet).

Pengelolaan lembaran arsip elektronik telah merepresentasikan materi sehingga dapat dibaca oleh mesin (komputer), kemudian disimpan, dipertahankan, serta diakses pada saat dibutuhkan secara lokal. Lebih luas lagi, konsep sistem pengelolaan arsip elektronik secara daring dapat diartikan juga sebagai perpustakaan digital. Dokumen yang disimpan pada internet server harus dapat diakses dari komputer mana pun yang terkoneksi dengan internet. Pengaksesan dokumen ditentukan oleh format dokumen yang dibuat pada proses digitalisasi.

Format tekstual yang disimpan pada server lembaran arsip elektronik daring sama seperti perpustakaan digital, yaitu dalam bentuk HTML (hyper-text markup language) sebagai bahasa presentasi dokumen pada halaman web dan *.pdf (portable document format) yang dibuat melalui teks prosesor Adobe Acrobat. Selain *.pdf, format tekstual lainnya yang digunakan secara luas adalah dari jenis postscript (*.ps).

Format dokumen elektronik lainnya yang banyak digunakan dan bersifat lebih generik adalah citra dengan ekstensi *.jpg, *.bmp, *.tiff ataupun *.png. Dokumen itu disebut generik karena dapat diakses melalui browser internet yang hampir selalu terinstalasi pada setiap komputer, seperti Netscape ataupun Internet Explorer. Selain itu, jenis dokumen image dapat dibuka dan diproses lebih lanjut melalui program-program photo editor, seperti: ACDSee, Paint, Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop.

Lembaran elektronik dalam sistem multimedia, dapat juga disimpan dalam bentuk suara dan video. Bentuk lembaran elektronik suara yang digunakan secara luas berekstensi *.wav ataupun *.mp3. Bentuk dokumen video yang banyak digunakan adalah *.mpeg. Kehadiran dokumen-dokumen multimedia yang atraktif ini, memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer membaik dan merupakan pendorong pemanfaatan dokumen elektronik, khususnya dalam dunia entertainment.

Kehadiran sistem lembaran elektronik dalam jaringan, menjadikan arsip dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Dengan demikian, penyebaran dan penggunaan arsip akan semakin luas. Tantangan yang mengiringi pengelolaan arsip secara daring adalah penyediaan sarana dan infrastruktur penyimpanan yang memadai serta layanan yang baik. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi open sources, serta layanan metadata.

Lembaran elektronik dalam jaringan memberikan manfaat untuk mengurangi efek duplikasi terhadap karya intelektual, karena bila terjadi duplikasi akan dengan mudah dan cepat diketahui, karena adanya pengarsipan secara daring.***

Oleh PRAKOSO BHAIRAWA PUTERA, Penulis, peneliti muda kebijakan dan perkembangan iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Publikasi di Pikiran Rakyat, 25 Oktober 2010

READ MORE - Lembaran Elektronik Daring

Membaca Posisi RI

Menjelang Idulfitri, tepatnya pada 9 September 2010, World Economic Forum (WEF) kembali mengeluarkan Global Competitiveness Report (GCR) 2010-2011. Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, laporan setebal 501 halaman ini memberikan pemeringkatan daya saing terhadap 139 negara di seluruh dunia.

Hasilnya, Indonesia yang sebelumnya menempati posisi 54 (2009) naik ke peringkat 44 dari 139 negara di dunia. Kenaikan substansial ini merupakan akumulasi dari peningkatan dan perbaikan peringkat beberapa indikator yang ditetapkan oleh WEF. Parameter tersebut mencerminkan posisi relatif Indonesia.

Dalam pengantarnya, WEF memberikan definisi mengenai daya saing yang secara garis besar bertitik tolak pada intitusi, kebijakan, dan produktivitas. Produktivitas menjadi penting karena dapat terlihat keberlanjutan dari kegiatan perekonomian suatu negara yang pada akhirnya menuju kesejahteraan. Tingkat produktivitas juga menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi, baik secara fisik, manusia, maupun teknologi dalam suatu perekonomian.

Dari penjabaran definisi ini terlihat dari dua belas indikator yang secara gamblang diketahui masyarakat dunia. Indikator tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu persyaratan dasar yang meliputi institusi, infrastruktur, makroekonomi, serta kesehatan dan pendidikan dasar. Keempat persyaratan dasar ini menjadi kunci pendorong faktor ekonomi suatu negara.

Berdasarkan laporan WEF, pada periode ini Indonesia mendapat skor 4,43. Posisi ini memang jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat 3 dengan skor 5,48, Malaysia di peringkat 26 (4,88), Brunei Darussalam di posisi 28 (4,75), lalu Thailand di peringkat 38 (4,51).

Halaman Laporan WEF yang Memuat Hasil Pengukuran Daya Saing Indonesia (Sumber WEF, 2010)

Akan tetapi, posisi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan Vietnam (59), Filipina (85), dan Kamboja (109). Bahkan jika boleh sedikit berbesar hati, kita menjadi negara dengan daya saing lebih baik dari negara-negara seperti Portugal (46), Italia (48), India (51), Afrika Selatan (54), Brasil (58), Turki (61), Sri Lanka (62), Rusia (63), Meksiko (66), Kroasia (77), Mesir (81), Yunani (83), dan Argentina (87). Membaca kenaikan peringkat tersebut dapat menjadi semacam usaha untuk meningkatkan pencapaian pada periode berikutnya.

Kenaikan peringkat kesehatan dan pendidikan dasar dari 82 menjadi 62 merupakan hasil kerja keras dari program mengentaskan buta aksara usia dini, program kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakat dari pelosok desa hingga kota, tak terkecuali saudara kita yang hidup di perbatasan atau pulau terdepan. Namun, keberhasilan ini tetap mendapat sorotan dengan adanya situasi kesehatan yang mengkhawatirkan, terutama kasus TBC dan malaria serta tingkat kematian bayi yang termasuk tertinggi di dunia.

Catatan WEF lain terlihat dengan rendahnya kualitas infrastruktur di posisi 82, sehingga patut diperhatikan dan segera ditindaklanjuti dalam implementasi, khususnya pelabuhan (96), jalan (84), dan pasokan listrik (97).

Uniknya, kesiapan teknologi bangsa Indonesia berada di posisi 91. Ternyata kemajuan dan meningkatnya penyerapan konten, fasilitas, dan kemampuan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir tidak menjamin karena dalam laporan tersebut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bangsa ini masih rendah dalam perbandingan global, yaitu di posisi 103. Dengan tiga parameter untuk melihat kesiapan teknologi, khususnya pada penggunaan internet berada di posisi 107, broadband internet subscriptions (99), dan internet bandwidth (102), Indonesia masih tergolong "payah".

Parameter untuk pendidikan dasar, pelatihan, dan pendidikan tinggi, serta inovasi sepertinya berhasil membawa bangsa ini masuk dalam jajaran negara yang berdaya saing. Peningkatan anggaran dan komitmen untuk pengalokasian terhadap bidang ini patut mendapat acungan jempol, walaupun kita tetap harus hati-hati dalam membaca hasil ini.

Kualitas sistem pendidikan masuk kategori baik dengan posisi 40, begitu pula dengan pencapaian pada kapasitas inovasi (30), pengeluaran perusahaan untuk riset dan pengembangan (26), sinergi universitas dengan dunia industri dalam melakukan riset dan pengembangan (38), pengadaan pemerintah terhadap produk teknologi tinggi (30), dan ketersediaan ilmuwan dan insinyur tidak kalah dibandingkan dengan negara lain (31). Kualitas lembaga penelitian relatif baik dengan menempati posisi 44, begitu juga dengan akses internet di sekolah (50), dan ketersediaan jasa pelatihan serta peneliti di daerah (52).

Layaknya suatu laporan, semuanya dikembalikan kepada kita selaku pembaca dalam menyikapinya. Angka dan realita terkadang sulit untuk dilihat persamaanya. Kitalah yang dituntut kritis dan arif menyikapi. Ada pernyataan bijak yang sering dilontarkan pemimpin, "yang telah baik harus ditingkatkan menjadi lebih baik, dan yang masih kurang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan menjadi baik". Alangkah indahnya jika pernyataan ini menjadi kenyataan dan segera diimplementasikan dalam tindakan nyata dan program yang langsung mengena dan dirasakan oleh masyarakat sehingga pada periode mendatang laporan WEF lebih membesarkan hati dan tidak sekadar angka-angka.***

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera
Penulis, peneliti muda Pusat Penelitian Perkembangan Iptek - LIPI, Jakarta.

Publikasi di PIKIRAN RAKYAT, 16 September 2010

READ MORE - Membaca Posisi RI

Sensasi Jelajah di Titik Referensi Jawa

AIR laut sedang surut saat menyinggahi Cibom yang jaraknya tidak lebih dari tiga puluh menit perjalanan dengan menggunakan kapal dari Pulau Peucang. Kapal pun harus jangkar lebih ke tengah dan tak bisa merapat. Tak berbeda dengan Peucang, Cibom langsung menyambut dengan hamparan pasir putihnya dan karang-karang yang terlihat begitu memesona.

Ada sejarah mengagumkan tertulis di kawasan inti dari Taman Nasional Ujung Kulon ini. Tahun 1808 silam, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah merencanakan pembangunan pelabuhan laut di daerah Cibom. Sultan Banten yang pada saat itu berat hati menfasilitasi dengan penyediaan pekerja. Namun, pembangunan ini gagal karena para kerja pribumi dan Belanda banyak yang menderita sakit bahkan meninggal dunia.Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah malaria yang pada saat itu disebut sebagai "uap beracun yang berasal dari lahan kerja baru". Padahal, wabah tersebut disebabkan nyamuk anopheles betina.

Penasaran untuk melihat lebih dekat sisa-sia bangunan peninggalan Belanda dan Tanjung Layar yang dikenal sebagai titik referensi Jawa, tidak ada cara lain mau tidak mau tracking di sisi dalam Cibom menjadi pilihan. Perjalanan normal menuju Tanjung Layar bisa 60 hingga 70 menit. Namun, jalan setapak yang biasa dilalui medannya cukup berat kali ini, lantaran hujan semalam membuatnya lebih licin dan dipenuhi lumpur. Hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat ini benar-benar membuat decak kagum, aroma asri hijau dan sejuk menjadikanya habitat ideal bagi badak Sunda (Rhinoceros sondaicus).

Jalan setapak yang sebetulnya hanya sejauh 1,66 kilometer terasa begitu panjang dan tanpa ujung, sementara itu rombongan pun mulai terbagi menjadi beberapa. Sesekali terlihat di antara kami ada yang terjatuh, tetapi hanya cedera ringan. Belukar dan pepohonan yang tumbang ternyata menjadikan objek foto beberapa rekan. Tak ayal, gelak tawa pun menjadi pengusir lelahnya perjalanan. Kebosanan mulai terobati ketika pohon kiara pencekik (Ficus sp) melintang di tengah jalan. Pohon kiara seperti pintu gerbang menuju lokasi yang dituju. Hal ini karena lubang besar di pohon tersebut menyerupai pintu masuk dengan hiasan akar-akar yang menjuntai hingga ke tanah.

Akhirnya tujuan mulai terlihat, dari kejauhan lokasi memang tidak terlihat karena rimbunnya pepohonan. Akan tetapi, setelah melewati sisa-sisa bangunan penjara tua milik Belanda, terhampar hijau rerumputan dilindungi karang-karang tinggi. "Subhanallah!" Inilah titik referensi di ujung barat Pulau Jawa. Tak terbayang jika lokasi ini dulunya adalah tempat penahanan para bajak laut.

**

Tanjung Layar merupakan padang hijau dengan dilindungi karang setinggi rumah tingkat tiga. Padang ini pun tampaknya menjadi tempat bermain kawanan banteng Sunda (Bos sondaicus). Terlihat dari banyaknya kotoran banteng Sunda tersebar. Setelah cukup melepas kepenatan dan mengabadikan keindahan Tanjung Layar, saatnya untuk kembali ke Pulau Peucang.

Tracking pulang ke titik penjemputan di Cibom harus melalui pesisir yang dipenuhi karang. Pilihan ini diambil, mengingat semakin sore dan hari menjelang gelap. Jelajah di sepanjang pesisir ternyata tak kalah menariknya, tetapi harus tetap berhati-hati jangan sampai salah langkah ataupun terpeleset. Permukaan karang yang cukup tajam dan licin sempat membuat penulis terjatuh hingga harus mendapat pertolongan pertama.

Kawasan Cibom dengan Tanjung Layarnya benar-benar menarik untuk dikunjungi, sebagai wilayah konservasi dengan keindahan alamnya. Akan tetapi, perlu diketahui juga untuk pengunjung yang hendak menyinggahi Cibom, gunakan antinyamuk terlebih dahulu buat berjaga-jaga dari serangan Anopheles betina, siapkan juga kotak P3K berikut perlengkapan yang diperlukan.

Hal semacam ini menjadikan kita lebih terjaga. Nah, penasaran untuk melihat titik di ujung barat Pulau Jawa" Cibom patut disinggahi. (Prakoso Bhairawa Putera, "blogger" dan peminat fotografi wisata) ***

Publikasi PIKIRAN RAKYAT, edisi edisi Sabtu - 21 Agustus 2010

READ MORE - Sensasi Jelajah di Titik Referensi Jawa

Jejaring Pariwisata

Penggunaan teknologi informasi ternyata juga menciptakan peluang dalam penguatan jejaring pada sektor pariwisata. Egger (2008) mengemukakan, media internet adalah pusat informasi yang paling penting dalam perencanaan perjalanan wisata. Jaringan virtual ini menciptakan rantai nilai ekonomi yang terhubung antara satu kepentingan dan kepentingan lainnya dalam kerangka industri pariwisata.

Dukungan teknologi informasi selanjutnya terlihat dengan tersedianya e-tourism. E-tourism didefinisikan oleh Ndou dan Passiante (2005) sebagai batasan tentang sistem jaringan pariwisata yang terbuka dengan segala kemandirian terhadap keberagaman yang merujuk pada infrastruktur teknologi informasi dan terintegrasi dengan nilai-nilai.

Konsep ini selajutnya diperjelas oleh Putera dkk. (2008) bahwa e-tourism dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

E-tourism merupakan kesatuan sistem dari destination management systems (DMS). Sebagai satu sistem, DMS akan saling ketergantungan dengan komponen yang lain sehingga DMS merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pariwisata, bisnis, serta pemerintah.

Kelemahan

Egger (2008) memberikan empat kelemahan jejaring tujuan wisata selama ini, yaitu culture and leisure facilities, hoteliers, potential guests, dan pengelolaan pariwisata.

Ada beberapa situs pariwisata yang memang bisa dilacak dengan mesin pencari, tetapi ada juga yang tidak bisa dilacak. Hal ini disebabkan informasi mengenai pariwisata hanya tersimpan pada halaman-halaman situs yang tidak terintegral satu sama lain pada kawasan yang sama. Hal semacam ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui budaya dan keunggulan suatu tujuan wisata. Culture and leisure facilities biasanya dijadikan sebagai pilihan pengunjung untuk mendatangi suatu wilayah tujuan wisata. Informasi-informasi seperti ini kurang tersedia di dalam fasilitas e-tourism.

Pengunjung biasanya mendatangi suatu wilayah, lebih untuk menikmati daerah tujuan wisata. Namun, hotel hendaknya tetap menyediakan informasi tambahan untuk mendatangkan pengunjung tersebut menikmati akomodasi dari hotel. Seperti, layanan tur, fasilitas wisata tambahan, ataupun kenyaman seperti mandi uap dan spa. Fasiltas tersebut sering diabaikan oleh pengelola hotel, dengan hanya menampilkan video ataupun gambar dengan kualitas yang kurang baik. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap deskripsi tentang akomodasi yang akan diperoleh pengunjung, jika memilih hotel tersebut.

Saat ini banyak sekali tamu potensial yang kebingungan untuk merencanakan kunjungan wisata mereka. Keterbatasan informasi yang hanya diperoleh dari situs hotel, situasi informasi pariwisata membuat tamu-tamu potensial tersebut tidak bisa dengan jelas merencanakan dan menentukan pilihan.

Pengelolaan pariwisata biasanya tunduk pada batas-batas geografis dan politik. Akan tetapi, bagi pengunjung, mereka lebih memperhatikan pada topografi, budaya, bahasa, dan sebagainya sehingga perbedaan ini sering terjadi perdebatan pada pelaksanaannya. Keempat aspek ini menjadi hal-hal yang selama ini dirasakan bersinggungan dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di daerah.

Paradigma baru

Ada konsep baru yang mencoba memberikan jawaban terhadap permasalahan lemahnya sistem jejaring pariwisata. Konsep tersebut dinamakan destination management organization (DMO). DMO adalah sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang memiliki kelengkapan sebagai satu sistem.

Morrison, Bruen, dan Anderson (1998) memberikan lima fungsi dari DMO. Pertama, sebagai economic driver dalam menghasilkan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, dan penghasilan pajak yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, sebagai community marketer dalam visualisasi gambar tujuan wisata, kegiatan pariwisata sehingga menjadi pilihan pengunjung. Ketiga sebagai industry coordinator yang memiliki kejelasan terhadap fokus pertumbuhan industri yang mendatangkan hasil melalui pariwisata. Keempat, sebagai quasi-public representative, yaitu keterwakilan pendapat terhadap industri pariwisata yang dinikmati pengunjung ataupun grup pengunjung. Kelima, sebagai builder of community pride, peningkatan kualitas hidup.

Koordinasi pemangku kepentingan (coordination tourism stakeholders) merupakan inti dari sistem DMO. Komponen ini menjadi kunci sukses karena menitikberatkan pada hubungan jejaring yang membentuk sistem DMO.

Sebagai salah satu kompenen khas dari DMO, pengelolaan tamu (visitor management) menjadi penting dalam pasokan produk jasa terhadap pengunjung. Informasi/riset mendukung semua kegiatan dari DMO. Kegiatan ini menjadi bermanfaat karena memberikan gambaran secara komprehensif tentang selera pasar, pasokan industri pariwisata, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui perencanaan dan pembangunan. Informasi/riset diperlukan untuk mendukung keputusan dan tindakan yang dilakukan dari setiap kegiatan.

Perlu pula dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terdiri atas kegiatan untuk meningkatkan keterampilan SDM di bidang pariwisata, seperti pelatihan dan kerja praktik di beberapa pusat-pusat pelatihan dan industri pariwisata.

Tujuan pemasaran menjadi ujung tombak dalam komponen DMO. Keberhasilan DMO ditentukan bagaimana tujuan pemasaran dapat menarik sebanyak-banyaknya pengunjung untuk datang ke wilayah yang telah dipromosikan. Dengan kata lain, pengembangan DMO sebagai bentuk baru dalam pengelolaan pariwisata daerah menjadi penting bagi pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk pariwisata. ***

Oleh PRAKOSO BHAIRAWA PUTERA
Penulis, peneliti muda kebijakan dan perkembangan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Publikasi PIKIRAN RAKYAT, edisi 26 JULI 2010

READ MORE - Jejaring Pariwisata

Pendidikan Karakter

Akhir-akhir ini pendidikan karakter begitu gencar menjadi sorotan berbagai kalangan di negeri ini. Bahkan, Mohammad Nuh secara tegas mengatakan, pendidikan karakter sangat penting untuk bangsa.

Pendidikan karakter bukan merupakan hal baru. F.W. Foerster (1869-1966) menjadi penggagas awal pendidikan karakter yang menekankan pada dimensi etis spiritual dalam proses pembentukan pribadi. Sejak awal, pendidikan bertujuan untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi diukur (Koesoema, 2009).

Penguatan pendidikan karakter menjadi semakin penting di tengah isu-isu yang saat ini berkembang, mulai dari penurunan degradasi moral anak bangsa, budaya instan atau jalan pintas yang begitu digandrungi untuk cepat berhasil, sampai pada bahaya budaya asing yang kurang "pas" untuk generasi muda dan tentunya serbuan bahaya obat-obatan terlarang.

Fenomena semacam ini sungguh ironis jika hanya duduk dan diam menyaksikan tunas muda bangsa ini terlena dalam krisis karakter. Padahal, bangkitnya dunia pendidikan yang telah dirintis Ki Hadjar Dewantara sungguh sangat berarti untuk dicermati dengan saksama. Senada kiranya dengan Nurokhim (2009) bahwa perjuangan kebangkitan pendidikan dengan semangat jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan adalah modal dasar penanaman karakter dalam pendidikan Indonesia saat itu. Bahkan, rela berkorban demi nusa dan bangsa menjadi alasan untuk tidak mudah dipandang sebelah mata oleh kaum penjajah.

Pendidikan karakter bukan hanya slogan yang datang pada bulan pendidikan Mei-Juni setiap tahunnya lalu pergi begitu saja karena wacana ataupun isu-isu lain timbul. Pendidikan karakter pun bukan hanya tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional hingga jajaran di tingkat terkecil sekalipun. Pendidikan karakter hendaklah dipandang sebagai sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan dalam upaya peningkatan kualitas generasi bangsa yang benar dan tepat dalam menjalankan fungsi pelaksana ataupun pembaruan yang sejalan dengan cita-cita maupun nilai-nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Benar dan tepat merupakan kata kunci, benar dalam pengertian sesuai dengan sebagaimana adanya (seharusnya), dan tepat dalam pengertian cocok ataupun "pas" dengan tatanan nilai yang dipegang teguh oleh bangsa. Karakter menunjukkan jati diri. Jati diri menunjukkan identitas. Sudah selayaknya identitas bangsa dibangun di atas fondasi pendidikan yang lebih kuat dengan pendidikan karakter.

Sebagai sistem, pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak. Kesatuan terkecil dan awal dalam pembentukan identitas tunas bangsa di tingkat keluarga haruslah benar-benar diperhatikan secara sadar oleh orang tua dan elemen keluarga lainnya. Penanaman nilai-nilai dasar yang kuat terletak pada level ini. Selanjutnya tugas institusi sekolah dan lingkungan sekolah serta masyarakat dalam menempa, melatih, dan menguatkan karakter dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan, jasmani, dan rohani.

Sekolah memberikan penguatan dengan pembelajaran pengetahuan berikut penanaman moral, nilai rasa, dan pekerti luhur. Penghargaan ataupun sanksi harus tetap diberikan. Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi menjadi bentuk penyemangat dan motivator untuk menjadi lebih baik. Sanksi kepada yang melanggar menjadikan tindakan untuk mencegah berlakunya nilai-nilai buruk ke tingkat lebih tinggi. Pada tingkat sekolah/institusi pendidikan implementasi character base education dalam setiap mata pelajaran harus terus diberikan dengan porsi yang semakin meningkat. Para pendidik menjadi kunci untuk mencari formula pengajaran dan pembelajaran yang patut kepada anak/peserta didiknya. Inovasi pengajaran dan pendidikan sangat dibutuhkan pada bagian ini. Pengalaman ditambah dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi ramuan yang baik dalam menghasilkan inovasi pendidikan karakter.

Pendidikan di masyarakat tidak kalah penting. Wadah ini sangat menentukan dan berpengaruh terhadap karakter dan watak seseorang. Lingkungan masyarakatlah menjadi penentu penanaman nilai dan rasa yang diperoleh di bangku pendidikan dan keluarga.

Rajutan yang selama ini tidak tersambung secara baik dari setiap subsistem tersebut sudah selayaknya dirajut kembali. Hubungan dan educational networks yang baik dan terbina secara berkelanjutan, berproses secara bertahap adalah penentu keberhasilan sistem. ***

Oleh Prakoso Bhairawa Putera, peneliti muda kebijakan dan perkembangan iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Publikasi di PIKIRAN RAKYAT, 03 Juli 2010

READ MORE - Pendidikan Karakter

Pesona Keindahan Pantai Pangandaran

"KAWASAN ini begitu cepat pulih!" begitulah gumam dalam hati ketika pertama kali menginjakkan kaki di kawasan wisata Pangandaran (Jawa Barat) akhir minggu, di bulan Mei lalu. Geliat perekonomian dan kehidupan sosial yang didukung sektor pariwisata telah benar-benar membangkitkan Pangandaran. Kondisi saat ini jauh dari kesan wilayah pascatsunami 17 Juli 2006 silam.

Perjalanan wisata ke Pangandaran saat ini sangatlah mudah dijangkau karena telah banyak agen perjalanan ataupun komunitas pengelana yang menyelenggarakan wisata perjalanan ke Pangandaran dengan harga yang relatif murah. Pilihan semacam ini sangat cocok untuk mengisi liburan akhir pekan saya. Setelah menempuh perjalanan 8 jam Jakarta–Pangandaran, akhirnya di Sabtu pagi saya tiba dengan disambut sapuan awan hitam selepas hujan pagi.

Selesai sarapan pagi, trip pertama dimulai dan tujuan Cukang Taneuh atau yang lebih dikenal dengan Green Canyon. Kawasan ini terletak di Desa Kertayasa (Cijulang), perjalanan ditempuh sejauh 31 kilometer dari Pangandaran. Aliran Sungai Cijulang langsung beriak ketika perahu tempel mulai menyusuri badan sungai. Tak perlu waktu lama, hamparan hijau bukit yang mengapit sisi kanan dan kini mulai terlihat.

Kali ini kami tidak sendiri, ada banyak pengunjung yang juga ikut menikmati pesona gua dengan stalaktit dan stalakmit. Alhasil, menunggu sekitar lima menit pun harus dilakukan. Sembari menunggu, tak urung kamera yang sedari tadi tersimpan rapi di dry bag menjadi teman setia untuk mengabadikan keindahan.

Green Canyon benar-benar menyajikan atraksi alam yang khas dan menantang. Berenang dan berpegangan dengan pinggiran bebatuan di antara dua bukit memacu adrenalin. Arus sungai yang mengasyikkan menambah sensasi tersendiri. Di sisi kanan dan kiri, air tanah jatuh layaknya hujan. Sementara itu, di mulut gua terdapat Air Terjun Palatar yang menjadikan objek ini luar biasa.

Setelah terpacu adrenalin, saatnya rehat sejenak dan menuju trip berikutnya. Tujuannya adalah Pantai Batu Karas. Objek wisata ini masih berada di Kecamatan Cijulang. Awan nan putih, langit biru, dan deburan ombok yang tenang menjadikan Pantai Batu Karas terasa nyaman dan hangat menyambut tiap pengunjung yang datang.

Sungguh menyenangkan menatap lepas hingga ke batas cakrawala. Benar-benar keindahan tiada tara. Suasana nyaman dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan mata yang disuguhi anak-anak bermain ombak di pantai nan landai, sungguh membuat saya betah berlama-lama di pantai ini. Namun, trip masih panjang. Masih ada objek wisata lain yang harus dikunjungi.

Trip berikutnya adalah Pantai Batu Hiu. Pesona lain disuguhi di pantai yang terletak di Desa Ciliang (Parigi). Jarak lokasi tidak lebih dari 14 kilometer dari selatan Pangandaran. Bukan hanya laut biru dan deburan ombak yang bisa kita lihat di sini, tetapi kita juga bisa mendatangi Konservasi Anak Penyu (tukik) yang letaknya 300 meter dari gerbang masuk pantai. Konservasi ini berada di bawah tanggung jawab Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, kedatangan kali ini tidak dapat melihat anak penyu, karena beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pelepasan langsung ke habitatnya. Di konservasi yang tersisa hanya dua dari tiga bak (kolam) pemeliharaan yang berisi penyu-penyu hasil tangkapan masyarakat.

Pantai Batu Hiu punya cara lain untuk memanjakan pengunjung. Dari atas bukit kecil yang ditumbuhi pohon pandan wong, kita bisa menyaksikan Samudera Indonesia nan biru lengkap dengan deburan ombak yang bergulungan. Embusan angin lagi-lagi menggoda untuk berlama-lama. Bila menjuruskan pandangan ke sebelah timur, hamparan pantai terbentang hingga Pangandaran. Jalan-jalan untuk sekadar menikmati angin dan pemandangan dari atas bukit semakin terasa nyaman dengan disediakannya fasilitas pejalan kaki yang telah ditata secara apik. Bukan hanya itu, duduk santai di rerumputan atas bukit pun sepertinya cukup layak untuk dilakukan di Pantai Batu Hiu.

Minggu di Pangandaran

Seharian menikmati pesona alam di sisi lain Pangandaran, tidak menyulitkan saya untuk bangun pagi di hari Minggu. Justru setelah menyelesaikan kewajiban pagi, dengan kamera di tangan saya langsung menuju Pantai Pangandaran. Wow, ramai betul kala itu. Kita bisa menyaksikan aktivitas pagi masyarakat lokal yang berbaur dengan wisatawan di sepanjang bibir pantai. Mereka bermain ombak, berenang dengan papan seluncur, bermain bola, ataupun sekadar berjalan di atas pasir pantai dan berfoto.

Waktu terasa begitu cepat berputar hingga trip keempat sudah harus dijalankan. Trip kali ini sangatlah spesial karena bernuansa trekking dengan objek tujuannya Taman Wisata Alam Pangandaran (TWAP). TWAP terletak berimpitan dengan kawasan konservasi cagar alam Pangandaran. Kegiatan Penjelajahan hutan dan pantai dilakukan hingga ke gua alam serta melihat situs budaya Batu Kalde. Jalur menuju lokasi ditempuh melalui laut dengan perahu wisata yang memang banyak disewakan di pinggiran Pantai Pangandaran.

Sepanjang perjalanan menuju lokasi, hamparan pemandangan tersaji mulai dari karang kodok, batu layar, hingga bagan-bagan ikan nelayan. Perahu tempel sesekali bergoyang keras memecah ombak. Setiba di lokasi, mata langsung tertuju pada hamparan pasir putih nan eksotis.

Berjalan tidak seberapa jauh, mata kembali disajikan oleh hamparan rumput dengan bunga-bunga berwarna merah muda di antara kawanan rusa. Rusa-rusa di tempat ini sungguh bersahabat dengan pengunjung, hingga tak segan-segan salah satu rekan saya memberikan pisang. Rusa pun datang menghampiri. Pesona keindahan di selatan Jawa Barat ini layak disejajarkan dengan pesona destinasi lainnya di Indonesia. (Prakoso Bhairawa Putera)***

READ MORE - Pesona Keindahan Pantai Pangandaran

MEDIA ”ONLINE” BER-ISSN, KENAPA TIDAK?

Publikasi Pikiran Rakyat, 17 Mei 2010

Oleh Prakoso Bhairawa Putera

Kehadiran media online di Indonesia mulai marak ketika kejatuhan pemerintahan Suharto di tahun 1998 (Wikibooks, 2010). Sejak saat itu, media online menjawab kebutuhan informasi dari setiap orang di negeri ini. Media online menjadi tempat yang paling cocok untuk menemukan informasi yang cepat atau dikenal dengan breaking news, dan mudah untuk diperoleh, bahkan dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya media online sudah dapat dinikmati dengan fasilitas mobile. Hanya dengan alat komunikasi yang ada di tangan, kita bisa dengan cepat membaca dan memperoleh informasi tersebut.

Disadari atau tidak, media online menjadi alternatif media yang paling murah dan praktis. Hal semacam inilah yang mendorong Detikcom hadir sebagai media online pertama di Indonesia. Detikcom berhasil melepaskan karakteristik media cetak yang selama ini hadir dengan periode harian, mingguan, dwimingguan, ataupun bulanan. Karakter media ini sangat jelas dengan breaking news. Keberhasilan Detikcom kemudian menjadi permulaan bagi bisnis media online lainnya di Indonesia.

Perkembangan media online di Indonesia bergerak seiringan dengan maraknya media cetak dan elektronik. Media ini pada awalnya menjadi edisi kedua setelah publish dalam versi cetakan koran, majalah, atau juga dalam bentuk audio visual untuk televisi dan radio. Namun seiring perkembangan, justru kehadiran media online mulai menjadi lirikan banyak kalangan dalam memperoleh informasi tercepat.

Perkembangan media online di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Dalam satu seminar di Surabaya sekitar 2008, Akhmad Mukhlis Yusuf menyatakan bahwa bisnis media online dalam segi perolehan iklan cukup bersaing dengan media lainnya. Pada tahun 200o-an awal, porsi iklan paling besar dinikmati media televisi sebesar 70 persen, koran 25 persen, radio 3 persen, dan media online 2 persen. Saat ini, perolehan iklan di media online meningkat setiap tahunnya, sedangkan iklan di media televisi malah menurun sedikit. Untuk koran dan radio, perolehan iklan masih stabil.

Berdasarkan data dari Netcraft atas survei server 2008 (jurnalismaya.blogdetik.com, 2008) menyebutkan, media online di Indonesia mengalamai peningkatan. Total web hoster naik 5,4 juta situs web selama Desember. Total jumlah situs web sampai 2008 mencapai 155,230,051 buah. Perkiraan peningkatan jumlah situs web di tahun 2007 saja sudah bertambah sampai 50 juta situs web baru, dan mengalahkan jumlah pertambahan situs pada 2006 dengan peningkatan 30 juta situs. Walaupun penambahan jumlah tersebut juga berasal dari MYspace, Live space, dan Blogger yang mencapai 25 juta situs web.

Fenomena semacam ini menjadi positif jika konten dari media online yang ada bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam upaya itu juga pada awal 2010, LT Handoko sebagai penggagas blog sivitas dan situs web Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencatatkan kedua media online sehingga memperoleh ISSN. Dengan demikian, keduanya resmi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terobosan ini merupakan kali pertama di Indonesia, dengan blog sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang beralamat http://blog.sivitas.lipi.go.id telah tercatat secara resmi dengan ISSN 2086-5252 dan situs web LIPI http://www.lipi.go.id tercatat dengan ISSN 2086-5309. ISSN atau yang dikenal dengan International Standard of Serial Number merupakan tanda pengenal unik setiap terbitan berkala yang berlaku global.

ISSN untuk media online

LT Handoko dalam blognya (http://blog.sivitas.lipi.go.id/laks002/, 2010) mengungkapkan bahwa kehadiran ISSN blog karena blog merupakan media online murni yang hakikatnya serupa dengan terbitan berkala konvensional, baik dari sisi nama dan media yang permanen, maupun keterberkalaan (keteraturan pembaruan konten) dan keragaman penulis. Sebaliknya, justru seluruh media, yang online murni sekalipun, seharusnya memiliki registrasi ISSN.

ISSN blog ataupun media online lainnya di Indonesia dapat memberi manfaat besar dalam tingkat literasi. Senada dengan LT Handoko (2010) dalam Putera (2010) bahwa ISSN media online penting untuk menjaga kepemilikan atas ”nama media” serta memberikan kontribusi nyata bagi eksistensi Indonesia sebagai negara dengan tingkat peradaban modern, di mana salah satu indikatornya adalah tingkat literasi, termasuk aneka publikasi media.

ISSN untuk media online sebenarnya bukan hal baru bagi negara-negara di dunia. Putera (2010) dalam Biskom edisi Maret 2010 menjelaskan setidaknya ada lima negara yang telah menerapkan kebijakan penomoran bagi setiap blog yang diterbitkan, baik secara personal maupun secara berkelompok. Setidaknya sudah banyak negara yang memberikan penomoran bagi setiap blog, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, dan negara tetangga kita Australia. Bahkan Spanyol pun telah mengeluarkan kebijakan serupa dengan nama Internet Blog Serial Number (IBSN). IBSN hadir sejak 2 Februari 2006. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk jawaban pemerintah tentang maraknya penyalahgunaan blog. IBSN pada prinsipnya sama dengan pemberian ISSN atau ISBN pada terbitan buku, majalah, atau yang lainnya.

Kebijakan ISSN untuk media online di Jerman ternyata lebih selektif. ISSN bisa saja diberikan untuk media online dengan memperhatikan bahwa setiap terbitan memenuhi kriteria peraturan hukum dan pedoman koleksi untuk publikasi online Perpustakaan Nasional Jerman. Pedoman tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang mengenai Perpustakaan Nasional Jerman tertanggal 22 Juni 2006, terbitan online pun harus dirilis oleh penerbit komersial, atau dikeluarkan oleh penerbit universitas, atau juga diterbitkan oleh organisasi penerbitan yang sudah bekerja dengan pusat ISSN Jerman.

Penomoran resmi media online ini memberikan legitimasi terhadap kepemilikan media online dan posting sebagai bentuk kekayaan intelektual. Tidak hanya itu, ISSN media online memberikan indeksasi terhadap media online yang ada sehingga secara internasional bisa dikenali. Indeksasi tersebut menjadikan media online kita masuk dalam database publikasi internasional, dan tidak menutup kemungkinan seorang pembaca ataupun pustakawan dari belahan dunia lain menemukan media online kita dari ISSN database. Kemungkinan untuk setiap media online memiliki ISSN pun bisa diperoleh, asal memenuhi persyaratan yang dikeluarkan ISSN National Centre di Indonesia (http://issn.pdii.lipi.go.id/).***

Penulis, Peneliti Muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

READ MORE - MEDIA ”ONLINE” BER-ISSN, KENAPA TIDAK?

Inovasi Sebagai Urat Nadi Kehidupan

Publikasi Pikiran Rakyat (Bandung), 26 Januari 2010

Ada satu catatan penting dalam seratus hari pemerintahan SBY jilid II, khususnya di bidang riset dan teknologi. Catatan ini bisa dijadikan semacam perhatian lebih dari pemerintah, untuk mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada acara Silahturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari lalu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, "Inovasi sebagai urat nadi kehidupan harus ada sistem dan lingkungan yang melahirkan inovator". Kalimat ini menegaskan, penguasaan iptek berperan dalam menentukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

Komitmen untuk mendorong inovasi di berbagai sektor dalam skala nasional semakin diperjelas, dengan membentuk Komite Sistem Inovasi Nasional dalam waktu dekat. Kondisi ini semakin mengukuhkan niat besar pemerintah terhadap iptek di negeri ini. Bahkan, program seratus hari Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), secara jelas menggariskan untuk meletakkan inovasi sebagai ujung tombak jualan kementerian ini, selain membenahi kelembagaan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Pembenahan terhadap kelembagaan benar-benar penting, mengingat sering munculnya tumpang tindih dan kurang efisiensinya anggaran yang diakibatkan munculnya sejumlah penelitian yang sama dengan objek yang sama juga. Walaupun harus diakui, gebrakan kementerian tersebut kalah terdengar dengan peliknya permasalahan bangsa akhir-akhir ini.

Sukses menyusun grand design atau yang dikenal dengan Renstra Kementerian 2010-2014 akan menentukan arah kegiatan KNRT selama lima tahun ke depan dengan tiga konsep utama, ternyata hingga seratus hari belum cukup untuk mengangkat pamor di bidang iptek.

Sejumlah catatan pun muncul dari beberapa kalangan. Sebut saja Roy Suryo pada salah satu media terbitan ibu kota menjelaskan bahwa kurang tampaknya program dari KNRT karena program belum memaksimalkan keterbutuhan riset teknologi kelautan dan pertanian. Padahal, kajian-kajian semacam ini sangat dibutuhkan dan bisa digunakan masyarakat.

Anggota komisi VII DPR RI Muhammad Idris Lutfi mengatakan, siapa pun yang menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi akan kesulitan untuk mengembangkan riset nasional, selama sistemnya tidak diubah. Bahkan, revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek – SISNAS P3IPTEK perlu dilakukan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Sri Mulatsih, dkk., (2009) terhadap UU tersebut dengan melihat masih umumnya UU SISNAS P3IPTEK, sehingga pasal-pasal terkait dengan sistem kelembagaan, jaringan, dan sumber daya iptek perlu untuk diberikan turunannya dalam kebijakan seperti peraturan pemerintah ataupun yang sejenis, untuk memaksimalkan peran ketiga pokok tersebut dalam pencapaian optimalisasinya.

Tiga konsep

Peletakan tiga konsep utama pada grand design Renstra KNRT merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah, yang ditenggarai sebagai hambatan efektivitas dan efisiensi aktivitas riset selama ini. Ketiga konsep ini adalah konsep fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan hak kekayaan intelektual bagi produk teknologi dan produk kreatif lainnya, kebijakan peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian di luar perguruan tinggi, serta kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas di kalangan pemuda.

Selain itu, komitmen untuk melaksanakan amanat Presiden Yudhoyono dengan membentuk Komite Sistem Inovasi Nasional, perlu benar-benar terlaksana berikut dengan implementasi kerja yang nyata. Pelaksanaan pengembangan iptek sebagai kegiatan sejalan dengan inovasi menuntut adanya paradigma, yang sama di antara pucuk pimpinan di tiap unsur-unsur Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, untuk benar-benar menjadikan inovasi sebagai urat nadi dalam kehidupan. Komitmen semacam ini dibutuhkan, karena penguasaan iptek merupakan tindakan kerja terencana dan berkelanjutan yang menempatkan pola pikir, investasi, insentif, dukungan kebijakan pemerintah, kolaborasi, serta kesejahteraan pelaku iptek di negeri ini.

Seratus hari pencapaian di bidang riset dan teknologi di pemerintahan SBY jilid II, setidaknya berhasil meletakkan dasar untuk pelaksanaan aktivitas dunia riset untuk lima tahun mendatang. Beberapa tindakan nyata dengan membantu pemerintah daerah, yang ingin membangun kawasan percontohan pertanian terpadu semacam agrotechnopark di Kabupaten Ogan ilir, Sumatra Selatan di awal Januari, menjadi langkah yang baik, begitu juga dengan sejumlah kerja nyata lainnya.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pencapaian seratus hari bidang riset dan teknologi berbeda dengan bidang lain, karena sifat dari riset dan teknologi bukanlah instan. Terlebih, jika berbicara tentang inovasi. Butuh waktu dan komitmen yang berkelanjutan, sehingga hasil-hasil dari riset dapat benar-benar dimanfaatkan. Meletakkan landasan yang kuat dan terarah untuk dunia iptek merupakan hal penting.

Semoga tiga program utama di bidang riset dan teknologi ini dengan didukung program-program lainnya, bisa menjadi jalan baru perkembangan iptek Indonesia di masa mendatang. Kunci sukses program tidaklah sulit, tetapi butuh dukungan yang kuat dari semua pihak. Komitmen adalah kata kuncinya dan semoga komitmen benar-benar menjadi kata, yang tidak hanya terlontar dari bibir tetapi benar-benar ditaati dan ditegakkan.***

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera
Penulis, Peneliti Muda Kebijakan dan Perkembangan Iptek – LIPI Jakarta
(tulisan merupakan opini pribadi penulis dan bukan opini mewakili lembaga).

READ MORE - Inovasi Sebagai Urat Nadi Kehidupan

Penguatan Iptek Nasional

publikasi Pikiran Rakyat, edisi 24 Oktober 2009

Oleh Prakoso Bhairawa Putera

Suatu kebijakan merupakan rencana tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan dan mencapai tujuan-tujuan secara rasional. William Jenkins dalam Policy Analysis: A Political and Organizational Perspektive (1978) menyatakan, kebijakan adalah satu set keputusan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor mempertimbangkan pemilihan dari tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan tersebut harus, secara prinsip, ada dalam lingkup kekuasaan yang dapat dicapai oleh aktor-aktor tersebut.

Di beberapa negara industri baru, sektor yang dikedepankan untuk mempercepat pembangunan sekaligus sebagai sektor strategis yang mendorong perekonomian nasional adalah iptek. Iptek haruslah dilihat dalam pengertian luas mencakup ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, teknologi, manajemen, serta seni dan desain. Hal tersebut merupakan faktor pendorong yang sangat vital dalam pembangunan dan pemandirian bangsa. Ketika arah pengembangan iptek dapat diselaraskan dengan arah-arah kegiatan pembangunan di berbagai sektor, performa proses pembangunan lebih efektif dan capaian pembangunan (output, outcome, dan dampak) terjamin sustainabilitasnya. Sebaliknya, ketika kegiatan pembangunan tidak ditopang iptek, dapat terjadi gejala pembangunan berbiaya tinggi, kebergantungan pada bantuan iptek luar negeri, dan tidak berkelanjutan.

Perkembangan iptek sangat bergantung pada bagaimana kebijakan iptek di suatu negara berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan iptek di negara-negara maju di abad ke-19/awal abad ke-20, menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan, tetapi tidak banyak berkaitan dengan kebijakan sosial ekonomi. Di era Perang Dunia I dan II, riset fundamental (seperti fisika energi tinggi dan fisika nuklir), bidang-bidang teknologi cutting-edge (seperti teknologi kedirgantaraan, teknologi komputasi massif, dan rekayasa genetika) menjadi prioritas pengembangan iptek di negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, negara-negara Eropa, dan Cina, untuk kepentingan pertahanan.

Pada negara-negara industri baru (seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura), kebijakan iptek berkembang dengan penekanan pada riset-riset industrial untuk tujuan alih teknologi dan peningkatan ekpor berbasis teknologi tinggi. Meskipun memberi dampak ekonomi (pada PDB) yang berarti, kebijakan iptek ini kurang memperhatikan pertumbuhan kapasitas riset bangsa secara keseluruhan. Dampak keterbatasan ini menjadi signifikan di era krisis Asia di periode 1990-an.

Kebijakan iptek nasional yang terintegrasi dalam bingkai kebijakan pembangunan secara utuh sangat diperlukan dalam usaha mengentaskan bangsa Indonesia dari "krisis". Sejak munculnya Kebijakan Strategis (Jakstra) Pembangunan Nasional Iptek yang disusun dengan maksud agar dapat memberikan panduan bagi segenap bangsa Indonesia untuk meningkatkan keterpaduan langkah pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian peningkatan daya saing bangsa.

Jakstra mengarahkan pembangunan iptek pada dua dimensi yang saling terkait. Pertama, mendayagunakan iptek untuk mendukung upaya-upaya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kedua, pembangunan pada peningkatan kemampuan penguasaan iptek dalam mencapai kesejajaran dengan negara-negara yang lebih maju. Pada dimensi pertama, iptek diletakkan sebagai sarana pembangunan (science and technology for development). Sedangkan pada dimensi kedua, iptek merupakan sasaran pembangunan (development of science and technology). Keefektifan pendayagunaan iptek untuk mendukung pembangunan nasional bergantung pada tingkat akumulasi kemampuan iptek. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan bertambahnya sumber daya yang bisa dialokasikan untuk memperdalam penguasaan iptek.

Pemaduan dua dimensi tersebut ditumpukan pada suatu Sistem Inovasi Nasional (SIN). SIN merupakan landasan pemikiran yang menyeluruh untuk pembangunan iptek yang mencakup pilar-pilar utama seperti SDM, teknologi, dan modal. Pembangunan berbasis SIN bertumpu sekaligus pada simpul-simpul SIN, seperti sektor produksi, lembaga litbang nasional, perguruan tinggi, dan pada interaksi yang harmonis antara simpul-simpul tersebut. Fokus utama dalam interaksi itu adalah kegiatan-kegiatan seperti adopsi dan adaptasi teknologi baru, inovasi, dan difusi teknologi, perekaan, serta penemuan baru. Kesemuanya diarahkan untuk menjadikan iptek sebagai tiang utama dalam menumbuhkan daya saing industri dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menopang penguatan pelaksanaan SIN di Indonesia, mau tidak mau penguatan kebijakan berpihak dan dapat mengakomodasi kepentingan iptek. Tataran penguatan kebijakan dapat diarahkan setidaknya pada enam fokus, yaitu fokus penelitian terarah pada kegiatan ekonomi dan iptek peningkatan daya saing, penyediaan jumlah SDM litbang yang memadai, task approach dan priority approach, peningkatan kualitas prasarana dan sarana penelitian, penguatan sikap peneliti yang profesional, serta membangun partisipasi, kesadaran masyarakat -- budaya iptek.

Layaknya rumah, Indonesia adalah satu kesatuan dan iptek merupakan bangunan tempat menjadi naungan Indonesia. Supaya bisa terlihat diperlukan kokohnya satu kesatuan utuh. Enam komponen tersebut saling membentuk dalam satu bangunan kokoh layaknya rumah.

Iptek merupakan satu investasi yang tidak bisa secara langsung dan dalam waktu cepat bisa dinikmati, tetapi butuh proses yang cukup panjang dan terus dikawal keberadaannya. Seperti Jepang yang baru pada awal periode 2000-an ini muncul setelah sekian lama melakukan investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini giliran kita (Indonesia) untuk berusaha sekuat tenaga meningkatkan keadaan iptek yang ada dan terus mengawalnya. ***

Penulis, Peneliti Muda Kebijakan dan Perkembangan Iptek,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

READ MORE - Penguatan Iptek Nasional

PENTINGNYA PENDIDIKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Oleh Prakoso Bhairawa Putera S.

KESIAPSIAGAAN atau tanggap bencana menjadi penting di saat kondisi bangsa Indonesia semakin rawan akan bencana. Bencana bukan hanya dilihat dari perspektif dampak dari alam, tetapi lebih dari itu.

Hoesada (2006), mendefinisikan bencana sebagai interupsi signifikan terhadap kesinambungan kegiatan operasi sehari-hari yang bersifat normal dan berkesinambungan bagi suatu entitas, yang berpengaruh kepada anggota dalam entitas, pemasok entitas, pelanggan entitas, dan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Sebagai sebuah interupsi signifikan, bencana biasanya ditimbulkan dari fenomena alam, akibat kelalaian manusia, dan juga kejahatan.

Kesiapsiagaan

Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam bencana yang datang silih berganti. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan, menyebabkan risiko bencana di Indonesia menjadi semakin tinggi. Kondisi ini menuntut untuk tanggap terhadap bencana.

Di Jepang, penanaman sejak dini akan tanggap bencana telah dilakukan. Jepang memiliki karakteristik hampir sama dengan Indonesia dalam hal saratnya terjadi bencana. Gempa bumi, banjir, letusan gunung api, hujan salju berskala besar, hingga badai sangat sering terjadi di Jepang setiap tahunnya. Negara ini memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana yang amat baik dan telah melaksanakan pendidikan kesiapsiagaan bencana. Langkah ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan mulai dari yang sederhana hingga terintegrasi dan bagian tidak terpisahkan dari manajemen bencana (disaster management).

Manajemen bencana dikenal memiliki siklus yang terbentuk atas empat aktivitas yaitu; mitigation, preparedness, response, dan recovery seperti yang dijelaskan oleh Heru Susetyo (2006). Walsh (2005) menyebutkan bahwa mitigation dan juga planning (perencanaan) adalah elemen utama dalam preparedness.

Pendidikan kebencanaan

Menyadari pentingnya kesadaran akan tanggap bencana membuat banyak pihak di negeri ini bukan hanya dituntut memberikan pemahaman tetapi juga selalu siap dengan kondisi bencana. Dengan kata lain, pendidikan kebencanaan menjadi penting.

Pendidikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian mitigasi otomatis merupakan bagian kesiapsiagaan. Penyampaian berbagai pengetahuan melalui pendidikan dapat dilakukan berupa integrasi konsep-konsep pencegahan bencana dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Tingkat pendidikan hendaknya dimulai dari pendidikan di sekolah dasar, menengah, hingga tinggi. Pemberian materi kesiapsiagaan bencana dapat terintegral dengan mata pelajaran di sekolah, atau juga dapat dengan penambahan mata pelajaran khusus dalam muatan lokal. Pelaksanaan ini membutuhkan komitmen dan kebijakan secara nasional yang dilakukan departemen terkait terutama Departemen Pendidikan Nasional.

Sebelum adanya kebijakan tentang pendidikan kebencanaan, bisa juga melaksanakan pelatihan untuk siswa, guru, ataupun karyawan. Materi pelatihan diarahkan untuk peningkatan ketrampilan menghadapi bencana ataupun perencanaan menghadapi bencana. Untuk masyarakat umum, penyebaran pengetahuan kebencanaan dapat berupa penyuluhan interaktif yang dilakukan secara reguler ataupun melaksanakan latihan pencegahan bencana secara rutin yang melibatkan unsur masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, lembaga kesehatan-pemadam kebakaran, palang merah, angkatan bersenjata, hingga pekerja kantor dan para profesional.

Jepang sudah melaksanakan metode pendidikan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak 1971. Hampir di setiap kota besar dan prefectures di Jepang terdapat pusat pelatihan pencegahan bencana. Pusat pelatihan ini menyediakan latihan dan simulasi secara gratis kepada setiap warga negara maupun pengunjung. Simulasi yang disediakan meliputi simulasi gempa bumi (jishin), simulasi badai (taihu), pemadaman api menggunakan fire extinguisher, penyelamatan ketika kebakaran, permainan mengendarai helikopter untuk mengevakuasi korban bencana, dan lainnya.

Pelajar setingkat shogakko (sekolah dasar) berkewajiban untuk mendatangi, mengenal, dan mengikuti simulasi pencegahan bencana di pusat pencegahan bencana terdekat. Semua diintegrasikan dengan kurikulum belajar.

Melihat kondisi di Indonesia maka untuk melaksanakan dan menerapkan atau juga mengadopsi pendidikan kesiapsiagaan bencana diperlukan komitmen secara nasional dan tegas dari pemerintah dalam bentuk kebijakan pendidikan kebencanaan. Kesinambungan program bukan hanya setelah terjadi bencana, yang lebih perlu diperhatikan adalah penyebaran pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan jangan dipusatkan di pulau Jawa ataupun di kota saja, tetapi di seluruh wilayah NKRI karena bencana bisa terjadi dimana saja. Akhirnya komitmen-kontinyu-menyeluruh adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kesiapsiagaan bencana.***

Penulis, Peneliti Muda Kebijakan dan Perkembangan Iptek – LIPI, Jakarta.

dimuat di Pikiran Rakyat, 08 September 2009

READ MORE - PENTINGNYA PENDIDIKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Pengemis dan Pola Urban

Oleh Prakoso Bhairawa Putera S.

BULAN Ramadan merupakan bulan berjuta ampunan, sehingga setiap Muslim begitu mudah mengeluarkan lembaran uang dari kantong untuk mereka yang membutuhkan. Tradisi ini pun ternyata menjadi peluang baru bagi para pengemis yang ketika mendekati dan berada di bulan Ramadan ramai berderetan di masjid-masjid ataupun pusat perbelanjaan. Dalil pengemis "musiman" sepertinya jawaban awal mengenai fenomena yang muncul tidak hanya di kota Bandung, namun hampir di setiap kota metropolitan.

Tidak dapat dimungkiri, pertumbuhan penduduk di perkotaan di satu sisi menyebabkan pertumbuhan penduduk perdesaan mengalami stagnasi dan bahkan terdapat kecenderungan menurun. Hal ini juga menunjukkan adanya perubahan masyarakat perdesaan yang telah menjadi perkotaan. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di perkotaan jauh di atas laju pertumbuhan penduduk di daerah perdesaan. Pada tahun 1990, persentase penduduk perkotaan baru mencapai 31 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tahun 2000 telah mencapai 42 persen, dan diproyeksikan pada 2025, keadaannya berbalik, yaitu perkotaan berpenduduk 57 persen dan perdesaan 43 persen. Hal ini juga ditunjukkan dengan perbandingan kecepatan pertumbuhan penduduk perkotaan dan perdesaan yang semakin besar, yaitu dari 6:1 menjadi 14:1.

Perkembangan urban di Indonesia perlu diamati secara serius. Banyak studi memperlihatkan bahwa tingkat konsentrasi penduduk di kota-kota besar telah berkembang dengan pesat. Studi yang dilakukan Warner Ruts tahun 1987 menunjukkan bahwa jumlah kota-kota kecil (<100 style="font-style: italic;">Penulis, "civitas" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

dimuat di PIKIRAN RAKYAT, edisi 14 September 2009

READ MORE - Pengemis dan Pola Urban

MENGGAGAS MASYARAKAT KOMUNIKATIF

DEWASA ini kehidupan bangsa yang majemuk mengalami krisis. Reduksi sikap toleransi dan pengertian untuk saling memahami satu sama lain telah nyata mengancam pluralisme kebangsaan. Hilangnya kesadaran untuk saling menghargai dalam ruang publik telah menyurutkan langkah konkret mewujudkan persatuan yang sinergis. Bahkan, setiap kelompok (primordialistik) menunjukkan apatisme sosial yang saling berlawanan. Ketiadaan mediasi serta solusi penyelesaian terhadap masalah ini justru akan membawa jurang perpecahan yang semakin lebar, dan akhirnya tidak jelas juntrungannya.

Perkembangan kehidupan mutakhir tersebut jelas sangat tidak menguntungkan, khususnya terkait dengan upaya perekatan sosial (social integration). Musuh bersama yang sekarang menantang di depan mata sesungguhnya ialah rintangan berupa sikap absolutisme yang akut itu. Yakni, sikap yang terus merangsang sebuah klaim kebenaran yang mutlak dan terus dipaksakan ke ruang publik sebagai kebenaran yang tunggal dan monolitik. Dalam berbagai varian kehidupan sosial, realita ini muncul sebagai penguasaan wacana publik di antara berbagai pertarungan nilai. Absolutisme dengan retorika yang menggebu-gebu, padahal sarat kosong makna, kemudian hadir seolah-olah telah menghipnotis masyarakat.

Resultan yang diperoleh pada gilirannya ialah terjadi eksklusi sosial di tengah keterbukaan ruang publik. Sebuah gejala perpecahan sekat sosial semakin runcing dengan statisme model eksklusi sosial ini. Masing-masing kelompok yang berbeda dalam keadaan ini begitu sulit untuk menerima titik temu secara dialogis dan komunikatif, sehingga meniscayakan kekerasan, baik kekerasan simbolik berupa pertarungan ruang diskursif maupun kekerasan fisik yang dipakai sebagai logika penyelesaian masalah tanpa pikir panjang. Pada urutannya, lahirlah "otoritarianisme" dalam kehidupan sosial.

Ironi pluralisme yang terkoyak tersebut jelas menjadi defisit demokrasi serta demokratisasi kehidupan bangsa. Bukan saja sikap memutlak-mutlakkan secara logis bertentangan dengan logika demokrasi, namun lebih dari itu demokratisasi gagal justru melalui ketidakmampuan publik mengembangkan inklusivisme sosial yang mengarah ke perwujudan pluralisme yang sejati. Demokrasi merupakan "balairung" dari berbagai pintu kelompok yang amat beragam. Demokrasi bukan dimainkan melalui kekuasaan oligarki yang mengusung perbedaan. Setiap kelompok yang berbeda, dalam demokrasi, mestinya bermain secara fair dan rasional dalam kontestasi yang terbuka dan dialogis-partisipatif. Keluwesan disertai strategi perekatan sosial merupakan arena demokrasi yang sejati.

Kewargaan yang beradab

Nestapa bangsa Indonesia yang dirundung krisis demi krisis, musibah demi musibah, konflik demi konflik, hingga aksi anarkistis dewasa ini harus dihentikan. Minimal ada upaya untuk mencegah noktah hitam itu terus mengotori pakaian kebangsaan kita. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kerugian yang harus dibayar dengan energi yang amat melelahkan, sementara kekuatan membangun bangsa belum optimal.

Jilid-jilid penderitaan mungkin tidak disadari (lagi) telah mengoyak kesatuan bangsa. Bayangkan, selain ragawi bangsa yang terus didera konflik dan ujian, kemiskinan dan peminggiran masyarakat masih menganga lebar, ternyata jiwa bangsa juga ikut terkoyak. Lebih tepatnya, hilangnya spirit membangun jiwa bangsa yang disodorkan oleh tata laku yang beradab, tepa selira, dan kedamaian. Betapa tidak? Tak ada penyelesaian akhir kecuali banyak yang memakai logika kekerasan. Tak ada solusi dialogis kecuali dengan egoisme melalui pembenaran diri, dan yang lain dipandang berdosa, salah, atau bahkan sesat. Tak ada pemecahan yang damai kecuali dengan budaya sektarian yang memecah-belah tanpa harus menyadarinya.

Kalau ditarik benang krisis dari problem tersebut, tidak terlalu salah jika yang terjadi sejatinya ialah kekeringan spiritual berbangsa. Buana kearifan yang berpangkal pada nilai-nilai transendental dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika luruh oleh penodaan-penodaan. Ada sesuatu yang hilang dari sini, yaitu darma kebajikan antarsesama untuk membangun kesatuan di tengah khazanah kemajemukan. Krisis yang amat fundamental ini mesti disadari betul sebagai kehilangan ruh yang menjadi daya penggerak kehidupan bangsa.

Ikatan sejati di tengah perbedaan melalui keadaban (genuine engagement of diversities within bonds of civility) sebagai inti sari paham kemajemukan bernama pluralisme, buktinya, masih sebatas simbol belaka. Hilangnya spirit menegakkan cita-cita persatuan dan kesatuan dengan demikian menjadi tertunda, bukan tidak menyebut terhenti. Di atas hamparan bumi nusantara yang sangat berharga ini, berapa banyak yang masih mengupayakan kebersamaan? Bukan hanya kebersamaan dalam tampilan kasar berupa kebajikan yang kasat mata, melainkan juga kebersamaan dalam satu rasa dan nurani. Sebagai akibat menyusutnya ruh spiritual itu, lihatlah betapa banyak defisit nasionalisme (lack of nationalism) merekah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, dan reduksi keberadaban (uncivilized) dengan kekerasan membuncah melumatkan gapura serta bangunan di dalamnya. Sebagai akibatnya, tenda kebangsaan merobek, sementara upaya merendanya hanya secuil .

Menyadari hal demikian, titik balik peradaban bangsa harus diarahkan menuju masa depan yang optimis. Biarpun banyak sekali derita dan nestapa, namun projek besar membangun bangsa harus terus diamanatkan. Oleh karena itu, upaya pertama yang mesti dilakukan ialah meraih common platform membangun kembali kebangsaan melalui revitalisasi secara berkelanjutan. Titik temu kesamaan ini sangat penting sebagai titik pijak bagi tenda besar kebangsaan dan kewargaan.

Langkah konkret

Hidup di negeri yang berslogan gemah ripah loh jinawi ini sepertinya tidak mudah lagi. Menghidupi diri tidak dengan gampang layaknya menanam kayu yang kemudian tumbuh dan dapat diolah menjadi bahan makanan seperti yang sering diajarkan nenek moyang. Mencari lahan untuk tinggal pun kita harus membayar tinggi jika tidak ingin kebagian tempat di bantaran kali atau tersudut di pojok hutan sambil menunggu digugat oleh petugas dan dimintai biaya untuk administrasi tanah. Bahkan kehidupan nyaman pun tak luput dari tragedi alam hingga lantas berhadapan dengan selalu semrawutnya penanganan pemerintah yang bahkan semakin memperlambat proses bantuan yang secara tulus disalurkan.

Seperti tidak cukup dengan tragedi alam yang kerap terjadi. Persoalan korupsi dan patologi mental birokrasi dan politik lainnya terasa belum maksimal. Usaha pemberantasan selalu dihadapkan dengan budaya yang telah tumbuh dan berkembang lama; menjadi sistemik, dan membangun pola kerangka berpikir pemerintah. Melawannya – meminjam salah satu buah pikir Milan Kundera – seperti ingatan yang berjuang melawan lupa. Maka, kemiskinan struktural terjadilah. Dan seperti yang dipesankan Nabi Muhammad saw., kemiskinanlah yang membawa kita menjadi seorang kufur, yang hatinya tertutup dari cahaya kebajikan alias penuh dengan niat dan tekad kriminal.

Akan semakin panjang dan lama bila masih ingin menyusun daftar "kekurangan" Indonesia. Akan semakin variatif pula ungkapan serupa "Malu Aku Jadi Orang Indonesia"-nya Taufik Ismail atau "Bangsaku yang Menyebalkan"-nya Eep Saefulloh Fatah. Namun, ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya juga menjadi sikap kita, tidak hanya bencana yang melanda, tapi kondisi Indonesia secara keseluruhan. "Hanya satu tanah airku. Ia berkembang dengan amal, dan amal itu adalah amalku," begitu ucap Muhammad Hatta yang juga lebih baik menjadi gumam kita.

Sudah selayaknya generasi muda lebih memprioritaskan kebersamaan dalam kebhinnekaan, persatuan, kesatuan, dan kreativitas membangun bangsa. Karena generasi inilah yang berkewajiban menjalankan paradigma baru bangsa dengan potensi, kreativitas, optimisme, dan sikap kebhinnekaan yang mampu menguasai diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak melupakan ajaran Ilahi. Untuk semua itu, perlu adanya persatuan di antara individu-individu bangsa ini, terlebih di antara generasi mudanya.

Sebagai kaum muda, harapan bangsa, pemuda wajib membangun kembali benteng persatuan yang sempat goyah. Untuk mengupayakan hal itu harus dimulai dengan komitmen kebangsaan, idealisme yang kuat akan keinginan untuk tetap berpegang teguh pada cita-cita kemerdekaan bangsa dan rasa persatuan kesatuan itu sendiri.

Jika mengkaji pemikiran intelektual, semacam gagasan George S. Counts yang meyakini sekolah sebagai salah satu basis pergerakan perubahan sosial, sungguh sangat menarik. Selama ini rasanya pendidikan di Indonesia (kembali) belum maksimal. Padahal untuk mengharapkan warga sekolah dapat menjadi agen perubahan, Counts sendiri mensyaratkan adanya komitmen kolektif – terutama dari pendidik – untuk memberikan teladan terhadap kesadaran akan tujuan dan visi bersama bangsa. Serta mengajarkan agar tak ragu dan kikuk berhadapan (bahkan menggunakan) kekuasaan yang dapat diraih, selama itu dalam kerangka memperjuangkan tegaknya visi bersama tersebut. Apabila pemikiran ini kita analogikan dalam sebuah konsep negara, maka kesadaran kolektif sepertinya harus terbangun guna prasyarat untuk mewujudkan sistem sosial dan politik yang tidak mendominasi; dalam bahasa filsafat politik Aristoteles, politik harus menjadi jalan mencapai kehidupan yang baik (good life). Tak ada dominasi satu pihak, yang diperlukan adanya paradigma kerja dan paradigma komunikasi.

Dalam perspektif masyarakat yang komunikatif, interaksi atau komunikasi yang berlangsung dua arah, dengan daya saling mengimbangi secara proporsional hanya akan terwujud jika prasyarat intelektual; kesadaran rasional, kemampuan komunikasi – itu terpenuhi. Jika tidak hegemoni yang berkuasa hanya akan menjadi warna dominan dan membuat proses kemajuan bangsa kembali mengalami degradasi.

Bekerja sama dapat menumbuhkan kebersamaan yang bermuara pada rasa persatuan dan kesatuan. Sebagai orang muda, jangan takut untuk minta maaf. Dalam kehidupan wajar jika terkadang kita melakukan kesalahan. Karena, bila masalah kecil kita biarkan maka lama kelamaan akan menjadi besar dan ini akan membahayakan persatuan kita bersama. Telah banyak contoh yang mengarah pada hal ini, akankah kita menambahnya? Oleh karena itu, generasi muda harus berupaya untuk dapat menyelesaikan masalah dari yang kecil-kecil agar tidak membahayakan persatuan bangsa. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat dapat menghindarkan kita dari usaha-usaha provokatif pihak lain. Di lain pihak, menjaga sikap dan mampu mengendalikan diri dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikembangkan oleh generasi muda. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari dapat dijadikan upaya membangunkan kembali rasa persatuan, karena dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kesalahpahaman akan terhindarkan.

Introspeksi atau refleksi adalah cara untuk kembali menyadarkan. Ibarat kaca spion bagi kita, kita dapat sesekali menengok ke belakang, agar langkah maju kita tak tertikam bahaya laten ataupun kecerobohan yang tak perlu. Termasuk keliru memahami dan menghadapi perubahan.

Masyarakat komunikatif tercipta dengan mampu merasakan kepekaan dan kepedulian serta siap berargumentasi memecahkan permasalahan kompleks yang diidap. Kongkretnya, dengan cara itu, dapat mengawal masa-masa sulit ini menuju suatu arah yang tepat. Bagaimanapun menyiapkan seperangkat infrastruktur yang capable menyikapi setiap kejutan arah angin perubahan secara tenang dan penuh perhitungan dalam konsensus, dapat menyediakan energi yang berlimpah ketika kita amat membutuhkannya. Mengedepankan prioritas tidak bermakna mengesampingkan kebutuhan lainnya.

Orang selalu mengimpikan suatu kedamaian di mana setiap orang bebas hidup dengan damai dan mewujudkan cita-citanya. Baru belakangan ini kita mulai menyadari, dengan kerja sama, kita mampu membangun dunia yang damai. Daripada kita bertengkar satu sama lain, lebih baik kita memerangi bahaya yang akan sama-sama kita hadapi, yaitu kekerasan, keserakahan, membongkar akar-akar pertikaian dan mencoba melaksanakan persamaan lebih besar dalam hubungan ekonomi, sosial dan budaya. (Javier Perez de Cuellar).

Dalam tugas yang memakan waktu dan menantang ini, mantan Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar mengatakan, kita harus membentengi diri dengan kepercayaan pada nilai-nilai keutamaan manusia akan cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan sebagai modal memandang masa depan.

Barangkali, sebagai bagian dari bangsa ini. Memang yang lebih diperlukan adalah kemampuan memelihara memori dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah bersama kita lalui sebagai sebuah bangsa. Sebuah refleksi juga jalan untuk upaya merawat ingatan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan beratus dekade oleh berjuta pejuang; bahwa otoriterianisme merupakan jalan yang tidak kita inginkan sebagai bangsa yang bercita-cita dewasa; bahwa represivitas melumpuhkan demokrasi dan intelektualitas; bahwa kebebasan berpikir dan bersuara telah dibayar mahal oleh nyawa yang tak ternilai; bahwa korupsi dan kawan-kawannya telah menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluhlantakkan harapan untuk hidup makmur, sejahtera, dan berkeadilan; bahwa wajah pendidikan menentukan karakter bangsa; bahwa persoalan bangsa ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama; bahwa jauh dari tempat kita berada banyak sosok yang tulus bergerak untuk sesuatu yang memiliki nilai kontribusi tinggi daripada kita yang hanya berdiam sambil berpura-pura diskusi dan turut berpikir.***

Prakoso Bhairawa Putera S., peneliti muda kebijakan iptek – LIPI, Jakarta.

READ MORE - MENGGAGAS MASYARAKAT KOMUNIKATIF

PENGUMUMAN SNMPTN

Oleh Prakoso Bhairawa Putera S.

HARI ini 1 Agustus 2009 bertepatan dengan pengumuman hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau pada dua tahun sebelumnya dikenal dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penyelenggaraan SNMPTN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama kali dalam pelaksanaan tes ujian masuk perguruan tinggi negeri secara nasional diberlakukan adanya Tes Potensi Akademik (TPA).

Tahun ini, selain memberlakukan sistem persentil atau Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) dengan bobot nilai 70%, SNMPTN 2009 juga menambahkan satu materi tes lain, yaitu TPA dengan bobot penilaian 30%. Berdasarkan jumlah peminat, SNMPTN tahun ini mengalami peningkatan sekitar 10%. Selain itu, dari sistem penilaian hasil. Penilaian hasil ujian seleksi nasional kali ini benar-benar berbeda.

selengkapnya,..

READ MORE - PENGUMUMAN SNMPTN

“Optimisme” Pelayanan Publik

HADIRNYA Undang-undang Pelayanan Publik yang baru disahkan 23 Juni kemarin membawa semangat optimisme bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Perjalanan panjang sejak diajukan pemerintah pada 7 Desember 2005 tertuntaskan sudah.

Kehadiran undang-undang ini tepat adanya, karena salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam hukum administrasi negara Indonesia, berdasarkan pengertian umum istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selengkapnya,...(klik disini)

READ MORE - “Optimisme” Pelayanan Publik

Teknologi Hijau

Tulisan ini dipublikasi di PIKIRAN RAKYAT, 05 Juni 2009 (klik disini)

Oleh Prakoso Bhairawa Putera S.

ISU lingkungan yang semula sekadar wacana pada 1950-an, justru di awal milenium ini muncul menjadi isu global. Seketika semua pihak kembali mengintrospeksi apa yang telah dilakukan terhadap lingkungan hidup yang notabene menjadi tempat kehidupan makhluk dan tempat memperoleh semua kebutuhan akan sumber daya.

Memang dalam mempertahankan kehidupan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan hidupnya. Manusia selalu bergantung dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya secara terus-menerus (Bintarto,1983). Dari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan hidupnya, dalam hal ini ekosistem, manusia memperoleh pengalaman, sehingga ia akan mendapatkan gambaran atau citra terhadap lingkungan hidup. Dari perjalanan dan pengalaman manusia, seseorang akan mendapatkan petunjuk tentang berbagai hal yang diharapkan dari lingkungan hidupnya. Tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh diperbuat terhadap lingkungan sekitarnya.

Indonesia mengalami dua permasalahan utama yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pertama, permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan kemiskinan akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia yang sering disebut dengan pembangunan.

Harus diakui, pembangunan selama ini dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan terjaminnya stabilitas nasional. Namun, pola ini oleh praktisi lingkungan hidup, Emil Salim, dianggap sudah tidak layak lagi. Saat ini, dibutuhkan pola pembangunan yang berkelanjutan. Gerak pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Tujuannya agar setiap kegiatan yang mengatasnamakan kesejahteraan umum tidak lagi menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Ada beberapa hal yang patut menjadi renungan dan pemikiran semua pihak. Hutan hujan tropis yang sudah jauh dari bentuk aslinya karena ulah manusia. Peningkatan lapisan gas CO2 di atmosfer dan penipisan lapisan ozon, sehingga menyebabkan pemanasan bumi.

Pemanasan global mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle ) di enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Philipina. Kerusakan segitiga terumbu karang ini dikhawatirkan merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan terumbu karang terluas di dunia, yakni 51.000 km persegi atau 20% dari luas terumbu karang dunia, namun sekitar 50% dalam kondisi rusak parah.

Kondisi serupa pun terjadi pada lahan hutan mangrove di Indonesia. Sekitar seperempat hutan dari 4,5 juta hektare mangrove di Indonesia kondisinya memprihatinkan. Alih fungsi lahan dengan pembabatan pohon mangrove telah memperburuk kondisi sumber daya potensial pesisir Indonesia.

Permasalahan lingkungan juga menghantui kawasan perkotaan. Pencemaran udara di kota-kota besar mengancam kesehatan warga. Gejala gangguan kesehatan pada balita karena terkena dampak timah hitam dari bahan bakar bensin terus diwaspadai. Kota pun mengalami krisis air bersih di beberapa titik.

Ramah lingkungan

Negara-negara maju seperti Jerman dan Korea Selatan telah berupaya untuk memaksimalkan peran dalam keselamatan bumi untuk masa depan. Program tersebut merujuk pada teknologi hijau, suatu aplikasi teknologi yang bertujuan praktis pada metode penggunaan bahan maupun proses produksi yang menghasilkan produk tidak beracun dan aman bagi lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini dapat berbentuk produk-produk aplikasi inovatif yang tidak merusak lingkungan dan tidak beracun untuk tubuh manusia.

Pada awal 2009, pemerintah Korea Selatan berinvestasi 38 miliar dolar AS untuk empat tahun ke depan melalui pembangunan ramah lingkungan di negaranya. "Green New Deals" adalah program untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan. Program ini meliputi 36 projek, termasuk pembangunan jaringan lintasan sepeda senilai 11 triliun won, pembangunan "Green Homes" untuk penghematan energi dengan menggunakan gas dari sampah serta pengembangan teknologi kendaraan hibrida.

Begitu juga dengan Jerman yang merintis pemanfaatan energi terbarukan menjadi atraktif dan ekonomis sejak 1990-an. Kebijakan ini melahirkan undang-undang energi terbarukan yang memberi insentif untuk pemakaian energi terbarukan. Pemerintah Federal telah mengesahkan program pelestarian energi dan iklim terpadu pada akhir 2007. Sasaran yang dituju ialah penurunan emisi CO2 sebesar empat puluh persen.

Keberhasilan negara-negara tersebut sepertinya berpijak pada level kebijakan yang lebih konkret pada tindakan dan bukan retorika pada kata dalam naskah kebijakan saja. Sepertinya, hal semacam ini menjadi pekerjaan rumah dan tugas kita bersama untuk terus mengawal setiap kebijakan ataupun program pemerintah untuk bumi Indonesia yang lebih baik di masa depan.***

Penulis, Sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

READ MORE - Teknologi Hijau

Perempuan dan Teknologi Terkini

Tulisan ini dipublikasi Pikiran Rakyat, edisi 21 April 2009

Oleh Prakoso Bhairawa Putera

Globalisasi memperlihatkan dua dimensi yakni, economic-corporation globalization dan political- state globalization. Implikasi tersebut membawa keterbukaan pasar. Termasuk di dalamnya keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Teknologi sebagai produk sosial, termasuk internet tidak bebas nilai atau budaya. Tingkat kompabilitas antara nilai dan norma teknologi dengan nilai atau norma (yang dianut) penggunanya sangat menentukan pola penggunaan teknologi tersebut. Nilai dari sebagian besar barang dan jasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) cenderung yang lebih maskulin merupakan salah satu penyebab kesenjangan digital yang terkait gender.

Dholakia Kshetri menyebutkan, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan budaya, terspesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda, serta mempunyai keinginan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut berinteraksi dengan fitur-fitur dari teknologi modern seperti internet sehingga mempengaruhi adopsi dan penggunaan internet. Hasil analisisnya juga menunjukkan, ketidaksetaraan gender yang diukur dengan proporsi pengguna internet antara laki-laki dan perempuan cenderung semakin menurun lebih cepat. Faktor-faktor kultural mempengaruhi keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan pada berbagai tingkat yaitu rumah tangga, organisasi, dan tingkat nasional.

Beberapa hasil penelitian, laki-laki lebih tertarik mengenai teknologi internet sedangkan wanita lebih tertarik dengan apa yang bisa dilakukan dengan internet (Budi Hermana, 2008). Gefen dan Straub (1997) dalam risetnya juga menunjukkan, gender mempengaruhi keberadaan sosial dari internet, persepsi kemudahan menggunaan e-mail, dan persepsi manfaat e-mail. Persepsi wanita mengenai keberadaan sosial dari e-mail lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Persepsi manfaat internet juga lebih tinggi dilihat oleh wanita dibandingkan dengan pria, tetapi pria cenderung lebih mudah menggunakan e-mail dibandingkan wanita. Ramilo (2002) menyebutkan, dampak TIK terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan sosial menjadi perhatian utama di beberapa negera di Asia.

Melihat faktanya, perempuan juga memiliki kemampuan mengaktualisasikan dirinya di ruang publik sebagaimana halnya laki-laki. Islam memandang laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang setara. Dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan potensi untuk mencapai status tertinggi di hadapan Allah. Dalam Q.S. Al-Ghafir ayat 40, Allah juga memberikan penghargaan yang sama antara karya positif laki-laki dan karya positif yang dihasilkan perempuan, dengan harga yang sama. Alquran memang mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus dicermati kembali apakah ungkapan tersebut mengacu kepada unsur biologis atau nonbiologis (Sumbulah, 2006).

Sebuah penelitian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, pada bidang teknologi, khususnya TIK diperoleh hasil bahwa teknologi informasi dan komunikasi masih sangat dekat dengan identitas laki-laki sedangkan perempuan sering kali hanya sebagai objek. Sedangkan kuantitas jumlah perempuan hampir separuh dari penduduk Indonesia yang merupakan potensi jika diberdayakan dengan baik.

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Maguire (2001). Hasil studinya dilakukan oleh Academy for Educational Development. Dari data sekitar 30 negara, terlihat bahwa pengguna internet di negara-negara berkembang kurang dari 1 persen dari total populasi. Sedangkan wanita pengguna internet hanya 22 persen di Asia, 38 persen di Amerika Latin, 6 persen di Timur Tengah, dan hanya sedikit di Afrika. Pengguna internet dari kalangan wanita tersebut lebih banyak berasal dari daerah perkotaan, berpendidikan tinggi, dan sebagian besar menggunakan komputer dalam pekerjaan rutin di perkantoran. Berbagai kendala yang dihadapi kaum perempuan dalam mengakses teknologi informasi di antaranya tingkat ketrampilan dan pendidikan yang rendah, masalah bahasa, keterbatasan waktu, masalah biaya akses internet, keterbatasan lokasi fasilitas koneksi, norma budaya dan sosial, serta keterampilan manajemen dan komputer yang tidak memadai.

Penggunaan internet oleh kaum ibu mempunyai dua sudut pandang yaitu penggunaan internet oleh dirinya sebagai wanita dan penggunaan internet oleh anak-anaknya. Penggunaan internet untuk kebutuhan pribadinya bisa mencakup berbagai motif atau kebutuhan mengenai berbagai informasi yang mungkin berkaitan dengan masalah pekerjaan, dunia kewanitaan atau rumah tangga, yang mungkin mempunyai pertimbangan atau persepsi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Sedangkan penggunaan internet oleh anak-anaknya mungkin berkaitan dengan masalah kekhawatiran mengenai dampak negatif yang bisa berpengaruh terhadap anak-anaknya.

Sejalan dengan perkembangan maka kedua sudut pandang tersebut menjadikan keputusan adopsi internet oleh kaum ibu-ibu sangat tergantung persepsi mengenai dunia internet, yang mungkin akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Walaupun demikian, selayaknya perempuan Indonesia kini memiliki kemampuan yang lebih baik dari tiap-tiap masa, terlebih dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.***

Penulis, "civitas" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

READ MORE - Perempuan dan Teknologi Terkini